Lembaga Penjamin Simpanan Terkait Keuangan Negara?

Hangatnya upaya penyelesaian kasus bailout terkait century gate melahirkan berbagai opini dari para praktisi keuangan negara. Berbagai isu terkait masalah ini  dibahas dengan kacamata hukum dan tafsiran mereka masing-masing yang terkadang cenderung malah membingungkan orang-orang awan di luar sana.

Salah topik yang paling krusial dan menarik yang menjadi kunci kotak pandora Century adalah mengenai konsepsi “Apakah LPS termasuk dalam domain keuangan negara atau bukan?”. Kenapa saya mengatakan ini menjadi poin yang krusial, sebab pemahaman inilah yang bisa menentukan apakah kerugian LPS termasuk kerugian negara atau tidak yang notebene menjadi titik terang penyelesaian kasus Century itu sendiri. Sebagai catatan, bahkan diantara pihak-pihak yang terkait kasus ini, katakanlah Budiono, Miranda Gultom, Aulia Pohan, dan Sri Mulyani pun tidak memiliki penafsiran dan pemahaman yang sama tentang konsepsi ini. Ada yang mengatakan LPS termasuk dalam keuangan negara, ada yang tegas mengatakan tidak, dan ada pula yang berada di area abu-abu (tidak memberi pernyataan yang tegas).

Apabila kita melihat UU 17/ 2003 tentang keuangan negara, dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan, “Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan barang milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Ada dua pernyataan penting disini mengenai keuangan negara yang perlu kita garis bawahi. Pertama, keuangan negara itu berupa uang yang secara jelas merupakan milik negara terkait dengan hak dan kewajibannya. Adapun uang yang dimaksud adalah rupiah murni sebagaimana yang melbatkan APBN. Kedua,  keuangan negara pun dapat berupa barang. Artinya segala sesuatu yang berkatian dengan pengelolaan BMN (barang milik negara) masuk dalam domain keuangan negara. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan kekayaan negara yang dipisahkan? Apakah LPS termasuk dalam konteks ini?

Kekayaan negara yang dipisahakan disinggung dalam pasal 2 huruf g dan huruf i yakni,

Pasal 2 hruf g Keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 meliputi, Kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.

Pasal 2 huruf i Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Penjelasan lebih lanjut dari pasal 2 huruf i adalah :

Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

Dari uraian tersebut diatas tampak jelas bahwa yang dimaksud keuangan Negara adalah termasuk kekayaan yang dikelola oleh badan usaha sehingga dalam konteks BUMN atau BHMN maka yang dimaksud kekayaan Negara bukan hanya terbatas pada modal pemerintah tetapi juga kekayaan yang diperoleh dari penyertaan modal.

Bagaimana dengan UU yang mengatur LPS sendii, apakah ada indikasi yang menyebutkan LPS termasuk dalam domain keuangan negara? Mari kita lihat UU 24/ 2004 tentang LPS. Secara eksplisit memang tidak terdapat adanya pernyataan yang menyebutkan LPS adalah keuangan negara tetapi dari pasal 2 ayat (4) yang berbunyi, “LPS bertanggung jawab kepada Presiden”, kita bisa mengabil silogisme bahwa LPS adalah keuangan negara. Mengapa LPS harus bertanggung jawab kepada presiden apabila tidak memiliki kepentingan negara (keuangan negara) pada lembaga ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah kita simpulkan bahwa jelas dan terang benderang LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) masuk dalam domain/ ranah Keuangan Negara.

Iklan

2 tanggapan untuk “Lembaga Penjamin Simpanan Terkait Keuangan Negara?

  1. Sebelum sampai kepada keuangan LPS sebagai bagian dari keuangan negara, seharusnya kita harus sepakati dulu apa yang dimaksud dengan keuangan negara. Ada perbedaan pengertian antara UUD 45 dan UU 17/2003 (UUKN). Dalam UUD 1945, “keuangan negara diwujudkan dalam APBN.” Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah APBN saja, tidak termasuk keuangan daerah, keuangan BUMN, dan keuangan badan hukum publik. Dari sini terlihat bahwa UU 17/2003 bertentangan dengan UUD 45, maka sesuai dengan doktrin hukum, maka seharusnya pengertian keuangan negara dalam UU 17/2003 itu tidak dapat diberlakukan.

    Selanjutnya, dalam UU 24/2004 (UU LPS) bahwa LPS merupakan badan hukum. Sebagai badan hukum, tentunya (sesuai dengan teori dan doktrin badan hukum) LPS mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari pengurus dan pendirinya (hal ini dapat dijumpai dalam UU LPS bahwa kekayaan LPS berasal dari aset negara yang dipisahkan), dan LPS harus bisa mengurus kekayaannya sendiri (melakukan perbuatan hukum sendiri). Jadi sebagai pendiri, Negara yang juga memasukkan modal ke dalam LPS sebesar Rp. 4 T, kekayaan negara haruslah terpisah dengan kekayaan LPS.

    Kalau anda lihat dari sumber kekayaan LPS, kekayaan LPS itu teridri dari modal awal dari negara sebesar Rp. 4 T, premi kepesertaan penjaminan, premi penjaminan, dan investasi LPS. Saat ini dapat saudara lihat dalam Annuali Report LPS (Auditted), aset LPS lebih kurang Rp. 22 T (ingat modal awal dari negara hanya Rp. 4 T). Sehingga sangat tidak logis apabila keuangan LPS dimasukkan juga ke dalam keuangan negara, karena pengelolaannya saja sudah berbeda.

    Saya tidak mengetahui latar belakang pendidikan saudara. Saran saya, sebelum saudara memvonis bahwa keuangan LPS sebagai keuangan negara, tidak ada salahnya saudara pelajari terlebih dahulu (dengan seksama) UU Bank Indonesia, UU LPS, UU 17/2003 (Keuangan Negara), UU 1/2004 (Perbendaharaan Negara),Teori Badan Hukum, dsb.

    Kalau ada waktu sempatkanlah berkunjung ke Perpustakaan UI Depok. Disana banyak hasil penelitian mahasiswa dan dosen yang membahas mengenai keuangan negara.

    Semoga Bermanfaat.

    1. Saya ingin mengutip pernyataan saudara Santri “keuangan negara diwujudkan dalam APBN” kalau yang anda maksud dengan keuangan negara adalah sebagaimana yang dibunyikan dalam bab VIII pasal 23 ayat (1) UUD 45 yakni :

      “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*** )”

      Justru bertolak belakang dengan argumen yang saudara utarakan sebelumnya, bahwa “ada perbedaan pengertian antara UUD 45 dan UU 17/2003 (UUKN)” karena saya “belum” melihat adanya kondisi tersebut seperti maksud pasal 23 ayat (1) UUD 45. “APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara”, tidak menjelaskan lebih lanjut tentang defenisi dari KEUANGAN NEGARA itu sendiri. Pasal ini hanya menyinggung bahwa salah satu bentuk PENGELOLAAN keuangan negara adalah APBN. Ini berarti bahwa UUD 45 masih “membuka” adanya ruang lain sebagai bentuk dari pengelolaan keuangan negara, yaitu keuangan negara yang dipisahkan (non APBN atau non rupiah murni). Untuk lebih jelas kita bisa melihat di pasal 23C UUD 45 yakni:

      “Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.***”

      See? dimana letak bertolak belakangnya? Saya berkeyakinan perbedaan disini terjadi apabila kita hanya mengartikan suatu defenisi berdasarkan kutipan pasal demi pasal secara parsial tanpa melihat keseluruhan kondisi yang ada. Contohnya, Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan, “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Mereka yang berlatar belakang hukum menyimpulkan bahwa, lingkup keuangan negara menurut undang-undang adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang biasa disebut dengan APBN. Padahal jika saudara bertanya kepada seseorang yang berlatar belakang kebijakan publik pasti akan menjelaskan bahwa keuangan negara itu terdiri atas : APBN dan kekayaan negara yang dipisahkan (lihat keseluruhan uu). Jika saudara mengartikan UUD 45 textbased seperti itu, maka arti dari pasal 33 ayat (3) UUD 45 : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Negara kita adalah sebuah negara komunis? semua TANAH adalah milik negara dan kepemilikan individu tidak diakui? tentu tidak kan, karena untuk kepemilikan tanah sendiri diatur dalam UU agraria, Hukum Perdata (Dagang), dst.

      Correct me if I wrong 🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s