Tinjauan dan Kritik atas SiAP (Sistem Akuntansi Pusat)

Public Property

I. Pengertian

Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementrian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

II. Gambaran Umum Sistem Akuntansi Pusat

Sistem Akuntansi Pusat yang selanjutnya disebut SiAP merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). SiAP dilaksanakan Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perbendaharaan. SiAP terdiri dari:

1. SAKUN, yang menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca KUN.
2. SAU, yang menghasilkan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran.

    Ditjen PBN melaksanakan SiAP dengan melibatkan unit pemproses data sebagai berikut:

    1. KPPN;
    2. Kanwil DJPBN;
    3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara
    4. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (DAPK).

    III. Proses Akuntansi Pada Sistem Akuntansi Pusat

    Prosedur pemrosesan data akuntansi dilakukan secara berjenjang, dimulai dari:

    1. KPPN selaku UAKBUN-D KPPN memproses dokumen sumber untuk menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, dan Laporan Realisasi Anggaran termasuk penerimaan dan pengeluaran non anggaran yang melalui rekening KPPN. KPPN selaku UAKBUN-D KPPN melakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU beserta data transaksi dengan seluruh satuan kerja di wilayah kerjanya. KPPN menyusun Laporan Keuangan tingkat KPPN dan menyampaikannya beserta data akuntansi berupa ADK ke Kanwil Ditjen PBN selaku UAKBUN-Kanwil. Khusus KPPN yang memproses data pengeluaran Bantuan Luar Negeri (BLN) yang membebani Rekening Khusus menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK-nya ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK).
    2. Kanwil Ditjen PBN selaku UAKKBUN-Kanwil melakukan penyusunan Laporan Keuangan berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca SAU berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan dari seluruh KPPN di wilayah kerjanya dan data dari unit khusus. Kanwil Ditjen PBN selaku UAKKBUN-KPPN melakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU beserta data transaksi dengan UAPPA-W di wilayah kerjanya. Kanwil Ditjen PBN mengirimkan Laporan Keuangan tingkat Kanwil beserta ADK-nya ke Dit. APK.
    3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) selaku UAKBUN-P DPKN memproses transaksi penerimaan dan pengeluaran BUN melalui Kantor Pusat termasuk penerimaan dan pengeluaran non anggaran yang melalui rekening KUN, serta menyampaikan laporan beserta ADK kepada Dit. APK.
    4. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) selaku UAPBUN memproses data APBN, data dari Unit Khusus serta menerima data dari unit-unit terkait  dalam rangka menyusun laporan keuangan pemerintah pusat.

    IV. Evaluasi Sistem Akuntansi Pusat

    Basis Akuntansi

    Cash toward Accrual. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

    Pendekatan dengan basis ini menyebabkan SiAP memiliki kelebihan dan sekaligus kekurangan diataranya,

    1. Pelaksanaannya “relatif” lebih mudah dan low cost (biaya saat penilaian aset ekonomi menjadi tidak setinggi saat full accrual diterapkan).
    2. Laporan keuangan tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Misalnya dalam kebijakan akuntansi pendapatan, …Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara…, ini menyebabkan pemerintah tidak memunculkan perkiraan pendapatan yang terutang sehingga realisasi pendapatan menjadi seolah-olah kecil. Padahal sebenarnya ada sumber daya ekonomi yang memang nyata-nyata berhak dan bisa diakui sebagai pendapatan, namun tidak dicatat. Mungkin ini salah satu faktor mengapa APBN kita tidak bisa lepas dari kata defisit setiap tahunnya. Buktinya dua tahun setelah New Zealand menerapkan full accrual langsung terjadi perubahan signifikan, yakni APBN-nya menjadi surplus.
    3. Cash toward Accrual yang diterapkan SiAP mengabaikan beberapa pertimbangan akuntansi yang diterima umum. Contoh GASB dengan modified accrual basis (kurang lebih masih mirip dengan Cash Toward Accrual-nya SAP), dalam pelaksanaan pengakuan pendapatannya memasukkan pendapatan yang masih bisa ditagih dalam kurun waktu 30 hari (setelah tahun anggaran) sebagai pendapatan tahun berjalan. Ini sejalan dengan pengertian cash equivalent yakni segala sumber daya ekonomi yang dapat diuangkan dalam waktu kurang dari 60 hari mis. persediaan, surat berharga jk. pendek, piutang, dll. Namun dalam SiAP (atau tepatnya SAP) hal ini tidak kita temui.

    Standar Akuntansi Pemerintah

    Diamanatkan dalam UU No 17/ 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa tugas menyusun Standar Akuntansi Pemerintah dilaksanakan oleh suatu komite standar yang “independen”. Pada kenyataannya pernyataan ini diragukan, beberapa alasannya antara lain.

    1. Berdasarkan Kepres No 2/ 2005 tentang Perubahan atas Kepres No 84/ 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, menyebutkan dalam pasal 3 ayat (2) bahwa yang termasuk dalam anggota Komite Konsultatif adalah para birokrat yang notabene aparatur pemerintah/ eksekutif mis. Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Bina Administrasi, Staf ahli Menkeu, dll. Artinya pemerintah menerapkan standar untuk dirinya sendiri, tentunya saja ini bertentangan dengan indepent in apperance. Seharusnya anggota KSAP (komite standar akuntansi pemerintahan) tidak hanya terdiri dari para praktisi dalam pemerintahan tetapi juga praktisi dan akademisi akuntansi sektor publik secara umum serta melibatkan unsur pengawas (dalam hal ini BPK).
    2. Adanya unsur pemerintah, bahkan mayoritas memungkinkan terjadinya benturan kepentingan (praktek politisasi) dan menurunkan kualitas independensi SAP yang dihasilkan.

    Mekanisme SiAP Terkesan Rumit

    Pelaksanaan akuntansi yang berjenjang, beberapa kali proses rekonsiliasi, dan melibatkan banyak dokumen pendukung itulah yang tercermin dalam  prodesur implementasi SiAP. Kondisi ini memiliki pengaruh terhadap efektifitas, efesiensi, dan evaluasi terhadap SiAP itu sediri antara lain:

    1. Efektifitas, beberapa sumber daya manusia tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam mengimplementasikan SiAP. Bisa jadi, ini juga merupakan salah satu indikasi bahwa SiAP memang terlalu rumit dan butuh penyederhanaan.
    2. Efesiensi, jumlah KPPN yang besar dan tersebar diseluruh Indonesia otomatis menguras sumber daya yang tidak sedikit. Satu-satunya yang menjadikan SiAP seolah-olah sederhana adalah penerapan teknologi komputer. Sehingga apabila memungkinkan, pasti akan menjadi suatu keputusan yang bijak apabila diupayakan usaha-usaha untuk menyederhanakan mekanisme dan pengimplementasiannya.
    3. Evaluasi, dalam pelaksanaannya SiAP tidak disertai prosedur evaluasi yang segera memberikan rekomendasi secara memadai. Ini dikhawatirkan dimungkinkannya pemanfaatan atas kesalahan sistem oleh oknum-oknum tertentu sehingga dapat merugikan negara.

    Besarnya jumlah dokumen pendukung, luasnya scope, dan rumitnya prosedur pelaksanaan SiAP juga akan mempengaruhi kualitas audit karena auditor/ lembaga pengawas menjadi wajib memerlukan tambahan kompetensi khusus untuk mengkaji SiAP. Ini memunginkan terjadinya praktek penyimpangan seperti ENRON Corp, yakni salah satu faktornya adalah rumitnya implementasi bisnis sehingga auditor kesulitan memahami pengendalian internal yang memadai.

    Bagan Akun Standar

    Dalam peraturan Menkeu disebutkan SiAP menggunakan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. Namun dalam pelaksanaannya terjadi perbedaan penafsiran atas penerapan akun standar. Ini merupakan salah satu kritik bahwa SiAP tidak general accepted.

    V. Daftar Pustaka

    1. Freeman and Shoulders, Governmental and Nonprofit Accounting
    2. PP No 24/ 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
    3. PMK No 59/ 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
    4. PMK No 171/ 2007 tentang  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
    Iklan

    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

    Foto Google

    You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

    Connecting to %s